Polda Papua Siap Pertahankan Predikat “Informatif”, Gelar Rapat Persiapan Monev KIP 2025
- account_circle Ismaya Rosita
- calendar_month Kam, 31 Jul 2025
- visibility 15
Papua – Bidang Humas Polda Papua menggelar rapat persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Aula Rupatama Polda Papua, Kamis (31/07/25).
Kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., bersama jajaran, antara lain Kasubbid PID Kompol Nurjanah, S.Sos., M.M., Kasubbag Renmin AKP Zahiri Harianto, serta para personel PPID Satker Polda Papua dan Bid Humas Polda Papua.
Dalam arahannya melalui Zoom Meeting, Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, S.I.K. menyampaikan sejumlah hal penting terkait pelaksanaan Monev tahun ini. Ia mengingatkan bahwa masih banyak satuan kerja di jajaran Humas yang belum memperbarui data informasi publik mereka.
“Data yang belum diperbarui akan berdampak pada penilaian dari Komisi Informasi Pusat, karena penilaian akan dimulai bulan ini,” tegas Brigjen Tjahyono.
Lebih lanjut, ia menginformasikan bahwa tahun ini akan dilaksanakan pameran informasi publik sebagai bagian dari penilaian oleh Komisi Informasi Pusat. Pameran tersebut menggantikan kunjungan langsung ke instansi, mengingat adanya efisiensi anggaran.
“Satker seperti Dokkes, Bareskrim, Korlantas, Intel, dan Humas akan diundang untuk ikut serta. Kita ingin mempertahankan predikat ‘informatif’ yang sudah kita raih tahun lalu,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa monitoring akan difokuskan di Polda Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, dan puncaknya akan dilakukan paparan hasil di bulan November di hadapan Komisi Informasi Pusat.
Terkait keterbatasan anggaran pembangunan ruang layanan informasi, pihaknya menyarankan pemanfaatan ruang SPKT yang ada dengan menambahkan meja, kursi, dan papan penunjuk sebagai ruang layanan informasi serta penerimaan pengaduan masyarakat, mengingat kendala biaya untuk membangun ruang baru.
Karo PID Divisi Humas juga menekankan agar setiap jajaran Polda, Polres, dan PPID di Mabes Polri untuk membantu pengisian data-data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi.(rd)
- Penulis: Ismaya Rosita
Saat ini belum ada komentar