Kawendra: Pensiunan PT Pos dan Jiwasraya Adalah Aset Moral, Bukan Beban Negara
- account_circle Ismaya Rosita
- calendar_month Sen, 30 Jun 2025
- visibility 37

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya memperjuangkan kejelasan hak-hak para pensiunan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Senin (30/6/2025), bersama perwakilan pensiunan dari Persatuan Pos Indonesia, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya, dan Paguyuban Pensiunan PT Pertani.
Dalam rapat tersebut, Kawendra menekankan bahwa para pensiunan tidak seharusnya dipandang sebagai beban, baik dari sisi keuangan maupun sosial. Ia menilai para pensiunan merupakan aset moral bangsa yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun perusahaan milik negara dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“Kami bukan lagi prihatin, pensiunan seharusnya jangan dianggap sebagai beban. Justru mereka adalah aset moral bangsa yang harus dijaga,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hak pensiun bukanlah bentuk bantuan sosial, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan perusahaan. Menurutnya, para pensiunan telah “membayar” hak tersebut sejak masih aktif bekerja melalui pemotongan tunjangan secara rutin.
“Apalagi bicara pensiunan ini bukan ‘gratisan’, karena mereka kan ada yang dipotong tunjangannya dari waktu masih produktif,” jelas Kawendra.
Kawendra juga menyayangkan adanya sejumlah kebijakan yang diambil sepihak oleh direksi BUMN tanpa transparansi dan tanpa melibatkan pihak pensiunan. Ia menyebutkan bahwa banyak pensiunan saat ini justru berada dalam kondisi prasejahtera meskipun telah mengabdi puluhan tahun.
“Kan ironi, sudah bekerja di perusahaan negara, setelah selesai malah jadi masyarakat yang pra-sejahtera statusnya. Kami di Gerindra akan memperjuangkan apa yang menjadi hak teman-teman,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kawendra menyampaikan bahwa sikapnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap para pendahulu dan pejuang pembangunan.
“Yang harus kita tekankan, pensiunan ini tidak boleh menjadi beban negara, tapi ini menjadi aset moral bangsa yang harus kita perjuangkan hak-haknya,” tutupnya.(fg/rd)
- Penulis: Ismaya Rosita
Saat ini belum ada komentar